‘Koum Paluta’ Minta Kejatisu Periksa Kegiatan Bimtek Desa di Paluta

LABUHANBATUSATU|Paluta – Terkait kegiatan Bimtek yang dilakukan beberapa Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), pada gelombang pertama 4 – 7 Juni 2021 di Wings Hotel Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, yang bekerjasama dengan Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (LOPPNAS) diyakini kegiatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

 

Aliansi Koalisi Organisasi Ummat Mahasiswa (KOUM PALUTA) mengatakan bahwa kegiatan Bimtek yang dilakukan beberapa Desa di Paluta telah melanggar hukum dan ketentuan yang ada. Sebab, dikutip dari kajian yang disampaikan dalam surat pernyataan sikap dengan Nomor : 002/SPS/KOUM/07/2021, kegiatan tersebut diyakini melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pada Pasal 92 Bagian kedua Ayat (1-2).

 

“Ini jelas melanggar ketentuan yang ada. Dimana, kegiatan BIMTEK Desa 2021 bukan dari Hasil MUSDES T/A 2021, dan ini juga melanggar Aturan Permendes PDTT 13 Tahun 2020 prioritas penggunaan Dana Desa 2021,”Kata Manap dan diamini Indra selaku koordinator Aliansi KOUM PALUTA Kamis (29/07/2021).

 

KOUM Paluta juga menduga bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Titipan (Intervensi) Oleh Oknum-Oknum tertentu yang meraup keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, Indra Narida Siregar, SH yang selaku Koordinator Aliansi mengatakan, bagaimana mungkin kegiatan Bimtek berjalan ditengah situasi sulit menghadapi pandemi Covid-19.

 

“Di situasi pandemi covid-19 yang belum usai, kenapa BIMTEK Desa yang menjadi Prioritas Desa, disini kita menduga bahwa kegiatan tersebut merupakan titipan atau intervensi oleh Oknum-Oknum yang ingin meraup keuntungan dari situasi ini,”Katanya.

 

Atas perihal ini, Aliansi KOUM PALUTA meminta kepada Lembaga Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Lembaga (LOPPNAS) Dan Kadis PMD Padang Lawas Utara.

 

“Kami meminta terhadap Lembaga Hukum seperti Kejatisu dan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direktur LOPPNAS dan Kepala Dinas PMD Paluta,”Pintanya.

 

Bahkan, dalam waktu dekat ini, Indra dan Manaf Harahap sebagai Koordinator Aliansi KOUM PALUTA akan segera melaporkan kegiatan BIMTEK DESA tersebut kepada Lembaga Hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti atas dugaan Konspirasi yang Terstruktur mulai dari Pihak Dinas PMD, Camat serta Panitia Pelaksana Kegiatan.

 

“Kita akan segera melaporkan hal ini kepada Lembaga Hukum yang berwenang. Sebab, kita menduga ini merupakan Konspirasi yang Terstruktur oleh Dinas PMD, Camat serta Panitia Pelaksana Kegiatan,”Pungkasnya.

 

Aliansi Koalisi Organisasi Ummat Mahasiswa (KOUM PALUTA) yang terdiri dari beberapa Organisasi IPMI Paluta, GAM Paluta dan SPM PALUTA melakukan kajian atas terselenggaranya kegiatan tersebut.(Red)

Komentar

Pos terkait