TWK KPK Terbukti Tidak Ada Pelanggaran, DPP LPPI : Pak Novel Gagal Framing Soal TWK

LABUHANBATUSATU|Rantauprapat- Tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kini sudah terjawab kebenaranya. Hasilnya, Terbukti tidak Ada Pelanggaran di dalam TWK,  seperti yang disebut pihak – pihak yang tidak lolos tes TWK.

 

Tes tersebut yang merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). setelah Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK,

“Sedari awal materi asesmen wawasan kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dilakukan oleh  Badan Kepegawaian Negara.  begitu juga dalam penyusunan materi TWK.  hal ini sudah sangat  jelas pimpinan KPK tidak ikut serta dalam menyusun materi pertanyaan TWK, karena sejatinya Pimpinan KPK hanya melaksanakan Undang – Undang yang di amanatkan pada  No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, jelas langkah Pimpinan KPK melaksanakan TWK hanya menjalankan perintah Undang – Undang,”Ungkap Ketua Umum DPP Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia Dedi Siregar melalui Pers Rilisnya kepada Redaksi Labuhanbatusatu.com, Senin (27/07/2021).

Melihat persoalan TWK  hari ini, Sambung Dedi, sudah berakhir dan tidak terbukti ada pelanggaran, pasca Dewas KPK melakukan musyawarah dan mufakat menyimpulkan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dituduhkan kepada pimpinan KPK menghasilkan keputusan, bahwa pimpinan KPK tidak terbukti karena dasarnya tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik.

“melihat persoalan TWK yang sempat menjadi konsumsi publik yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan sengaja menggiring opini bahwa pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik itu tidak benar dan sudah terbukti keputusan  Dewas KPK  bahwa  Ketua  KPK Firli Bahuri tidak bersalah,”Terangnya.

Oleh dari itu, Tambah Dedi, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia ( DPP LPPI ) menyampaikan agar menyetop, melakukan framing opini soal TWK yang tidak terbukti kebenaranya. Terlebih kepada Novel Baswedan sebagai mantan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menghentikan tudingan stigma yang buruk terhadap pimpinan KPK.

” karena cara cara ini tidak etis di lakukan oleh sebagai senior KPK,  juga pak novel gagal framing TWK  terhadap ketua kpk,  Karena pada dasarnya TWK di jalankan Karena amanah UU Nomor 19 2019 dengan demikian sangat jelas bahwa ketua kpk firly bahuri menjalankan tugas dengan tegak lurus, menjalankan amanat rakyat  terbukti pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang merupakan Perintah Undang – Undang dan berjalan lancar dan  tidak ada kesalahan,”Paparnya.

Melihat akan hal ini tudingan yang menyebutkan  bahwa adanya ketidak profesionalan yang di lakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri serta menyebutkan adanya  pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku itu, Sambung Dedi, Merupakan pernyataan hoax dan tidak mendasar, tidak ada yang berharap pada kabar  tidak lolosnya pegawai pada TWK yang di dalamnya ada Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya, murni berjalan dengan mekanisme yang dilakukan oleh BKN.

“Oleh sebab itu stop menggiring opini TWK untuk menjadikan alat untuk memframing Pimpinan KPK. Kami menilai kehebohan yang dilakukan oleh Novel Baswedan dkk, yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tidak menerimah hasil TWK KPK dengan penggiringan opini terhadap pimpinan KPK dan jajaranya, akan mengganggu fokus nya KPK melakukan aktivitas.

kembali kami sampaikan kepada pegawai KPK yang tidak lulus TWK agar menyudahi polemik TWK & masih banyak terdapat untuk berbakti pada nusa dan bangsa di republik ini,”Tutupnya. (Red/Jagul)

Komentar

Pos terkait