Pengadaan Buku SD Telan Rp.3,25 Milyar, Disdik Labusel Tak Mau Tunjukkan Datanya

LABUHANBATUSATU |Kota pinang- Entah hal apa yang menjadi kekhawatiran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sehingga mereka tidak mau menunjukkan data penerima Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi,buku Pengayaan,buku Panduan Pendidik) pada Sekolah Dasar (SD) kepada wartawan.

 

Padahal, Wartawan hanya ingin mengetahui, SD mana saja yang menerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun 2020 sebesar Rp.3.250.000.000 atau Rp.3,25 Milyar itu.

 

Anehnya, Kepala Bidang SD Disdik Labusel Amin Rambe S.Pd, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/7/2021) kemarin, tidak mengetahui tentang pengadaan buku itu. Alasannya, Karena bukan dirinya yang mengadakan buku tersebut.

 

“Saya tidak mengetahui tentang pengadaan buku itu, karena untuk pengadaan dan belanja barang ada yang membidanginya tersendiri” Jawab sembari mengarahkan wartawan bertemu dengan Julpan Hamsar Hasibuan selaku PPK pengadaan Buku itu. 

 

Sayangnya, hari itu, Julpan Hamsar tidak berada dikantor. Hingga akhirnya, wartawan memutuskan untuk menemuinya pada esok hari.

 

Keesokan harinya, Rabu (7/07/2021) baru lah wartawan berhasil menemui Julpan Hamsar yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Kesiswaan.  Kepada wartawan, Julpan Hamsar menyampaikan, Pengadaan buku serta pendistribusiannya, dikerjakan oleh pihak Pusat (Mentri Pendidikan).

 

“Dari pusat semua yang mengerjakan. itu anggaran dari DAK. Ada 65 Sekolah SD yang mendapatkan bantuan DAK itu,”Terangnya.

 

Saat wartawan meminta data, penerima 65 SD tersebut, Julpan tak mau memberikannya. 

 

“Saya tidak bisa memberikan nama nama penerima sekolah itu, sebab, bapak (Wartawan-Red) bukan pihak internal kami,”Jawabnya.

 

Wartawan yang mendengarkan jawaban itu mengaku kecewa. Sebab, data yang diminta wartawan, bukanlah dokumen rahasia yang bisa mengganggu keselamatan dan mengancam jiwa masyarakat. Sesuai dalam  Undang-undang Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. (Red/ M.Y.K.Simanjuntak)

Komentar

Pos terkait