Beranda Berita HMI Indramayu Minta Tindak Tegas Oknum Korupsi Bansos PKH

HMI Indramayu Minta Tindak Tegas Oknum Korupsi Bansos PKH

20
0

LABUHANBATUSATU |Indramayu- Dana bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program keluarga harapan (PKH) diambil oleh oknum. Dugaan tersebut mencuat setelah setelah beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) tidak menerima uang program bansos PKH yang biasanya disalurkan melalui rekeningnya.

Hal ini dibuktikan masih cukup banyaknya laporan keluhan warga KPM yang uangnya diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktek penyaluran bantuan program PKH yang disalurkan 3 bulan sekali dan seharusnya diambil langsung oleh pemilik Kartu tapi pada kenyataanya ada oknum yang mengambil bantuan tanpa sepengetahuan penerima dan pendamping PKH hal ini dipicu karena ketika pemilik kartu mengumpulkan secara kolektif kartunya kepada salah satu aparat desa untuk penggesakan pencairan bantuan bpnt/rasdog tetapi setelahnya kartu tidak dikembalikan lagi ke pemilik masing-masing dan inilah yang kemudian menjadi salah satu munculnya praktek oknum tersebut.

Kasus di desa kiajaran kulon, kecamatan lohbener kabupaten Indramayu, Syarif Muhammad, Ketua RT 08 sekaligus penggiat sosial desa tersebut, membenarkan keresahan dari warga penerima keluarga manfaat (KPM) uangnya diambil oleh oknum, ada 26 KPM di desa kiajaran kulon yang uangnya diambil oleh oknum padahal dana tersebut merupakan hak penerima program kementrian sosial yang seharusnya diberikan. Hal tersebut diketahui oleh korban setelah mencetak salinan rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut Kadmirah sebagai suami dari salah satu korban atas nama susiana tidak menyangka bahwa bantuan Program PKH diambil olih oknum. Hilangnya uang KPM di blok pelabuhan per tanggal 06 april 2021 dan blok desa Per-Tanggal 11 April 2021 dengan nilai 600.000 sampai 900.000 Per-KPM.

Sementara Suadang Rifai Selaku Pendamping PKH Desa Kiajaran Kulon Tidak mengetahui kejadian penarikan oleh oknum, dan mengutuk tentang pristiwa kejadian tersebut, agar tidak terulang kembali.

Menurut Ibrahim, tujuan dari PKH ialah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar Rp 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp15,35 triliun, yaitu bulan Januari 2021 sebesar Rp6,82 triliun dan bulan April Rp 6,53 triliun. Jangan sampai ikhtiar baik dari Pemerintah pusat untuk meringankan beban keluarga miskin ini dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Persoalan kartu ATM yang tidak dipegang oleh warga penerima PKH juga menjadi perhatian. Persoalan ini muncul ketika ada kelengahan yang terjadi saat penyaluran dana PKH. Dana PKH disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui rekening Bank BNI masing-masing warga. Sementara kartu ATM warga dipegang oleh oknum kelompok tersebut tuturnya.

Sudah jelas oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. (Jagul)

Komentar