Jangan Pilih Calon Mengutang ke Sponsor, KPK : 90 Persen Kepala Daerah Korupsi Karena Utang Ke Sponsor

LABUHANBATUSATU |Rantauprapat – 90 persen Kepala Daerah melakukan tindak pidana Korupsi karena memiliki utang kepada penyandang modal (Sponsor) pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada rapat melalui daring dengan Pemkab Labuhanbatu, Senin (30/3/2021) kemarin.

 

Dalam rapat itu, KPK mencontohkan Bupati Malang Rendra, terjerat kasus korupsi lantaran untuk membayar utang kampanye.

Selain itu, KPK juga menyebut sejumlah Anggota DPRD di Jawa Barat dan Bupati Indramayu terjerat kasus korupsi karena dampak tingginya dana Kampanye.

 

Saat ini Kabupaten Labuhanbatu sedang menjalankan Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Para calon yang sedang bertarung, diminta agar tidak mencontoh Kabupaten Malang dan Indramayu. 

 

“Awas terjerat korupsi seperti Bupati Malang dan indramayu. Gara gara banyak utang untuk kampanye, terpaksa korupsi dan akhirnya masuk penjara,”Bilang Saipul salah salah satu pemerhati Kabupaten Labuhanbatu.

 

Menurut Saipul, Tingginya utang dana kampanye kepada sponsor mengakibatkan sistem keuangan daerah akan memburuk. Jika keuangan memburuk, akan berdampak terhadap pelayanan dan Infrastruktur.

 

“Jika keuangan daerah memburuk, infrastruktur akan sulit diperbaiki. Gaji gaji pekerja akan terkendala pembayarannya, dan itu akan berdampak kepada pelayanan,”Terangnya.

 

Saipul pun menghimbau kepada Warga Labuhanbatu yang mengikuti PSU, agar tidak memilih calon yang  mengutang kepada Sponsor.

 

“Jangan pilih calon yang mengutang ke sponsor. Jika itu menang, maka hal terburuk seperti yang saya jelaskan tadi, akan terjadi. Maka, bijaklah memilih pemimpin,” Himbaunya. (Red)

 

Komentar

Pos terkait