Beranda Berita Begini Aturan Pengadaan Mobil Dinas Kepala Daerah

Begini Aturan Pengadaan Mobil Dinas Kepala Daerah

39
0

Labuhanbatusatu | Rantauprapat – Pengadaan fasilitas mobil dinas untuk kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Hal tersebut harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006.

 

Dalam peraturan tersebut, kendaraan dinas untuk kepala daerah merujuk kapasitas mesin yang diukur dalam satuan cubicle centimeter (cc). Ketentuan cc kendaraan dibedakan antara sedan dengan jip.

 

Kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur dapat menggunakan mobil dinas sedan berkapasitas mesin 3.000 cc, dan jip  4.200 cc. Sedangkan batas maksimal kapasitas mesin mobil dinas untuk wakil gubernur yaitu sedan 2.500 cc, dan jip 3.200 cc.

 

Sementara aturan pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota, kapasitas mesinnya hingga 2.500 cc untuk sedan dan 3.200 cc untuk jip. Sedangkan mobil dinas untuk wakil bupati atau wakil wali kota kapasitas mesinnya 2.200 cc untuk sedan, serta 2.500 cc untuk mobil jip.

 

Artinya tolok ukur fasilitas mobil dinas kepala daerah bukan pada harga kendaraannya. Walau memang besaran kapasitas mesin akan mempengaruhi harga kendaraan. Di luar aturan Permendagri tentang kapasitas mesin, ada aturan tidak tertulis tentang asas kepatutan.

 

Menunjang Mobilitas Kepala daerah di wilayah yang luas dan kondisi geografisnya berbukit biasanya akan memilih kendaraan dinas dengan cc besar. Hal itu untuk menunjang mobilitas harian kepala daerah dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Begitu juga untuk kepala daerah di daerah kecil dan datar.

 

Mereka cukup menggunakan kendaraan dinas dengan cc yang sesuai atau tidak terlalu besar. Bila ada kepala daerah dengan wilayah yang tak seberapa luas namun memaksakan menggunakan kendaraan dengan cc besar biasanya akan menuai polemik meski sesuai aturan pengadaan mobil dinas tidak melanggar.

 

Apalagi bila kinerja kepala daerah tersebut terbilang tak spesial. Sebab masih banyak urusan wajib yang harus diselesaikan jajaran pemerintahannya, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

 

Komentar