Terungkap, Dugaan Korupsi Dana Bos Afirmasi Tahun 2019 Dinas Pendidikan Labuhanbatu Juga Disoal

LABUHANBATUSATU |Rantauprapat – Laporan dugaan Korupsi Dana Bos Afirmasi Tahun 2020 sebesar Rp.5,2 Milyar di Dinas Pendidikan Labuhanbatu saat ini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu. Ternyata, berdasarkan hasil penelusuran di Google, Sabtu (27/3/2021) terungkap, Dana Bos Afirmasi tahun 2019 Sebesar Rp.6 Milyar Di Dinas Pendidikan Labuhanbatu juga di soal.

Hal itu, terlihat pada salah satu media online Jurnassumut.com. dikutip dari media itu, disebut , Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Perjuangan Rakyat Sumatera Utara (Kopra Sumut), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (30/11). Massa menuntut pihak Kejatisu dan Polda Sumut melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bos Afirmasi senilai Rp6 miliar lebih di Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Anri Habibi, menyatakan bahwa sesuai UU No 28 Tahun 1999 dan Inpres No 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU No 2 Tahun 2011 Pasal 41 tentang peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Kopra Sumut sebagai lembaga social control masyarakat dan mahasiswa, tidak ingin anggaran yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

“Namun di lapangan, Kopra Sumut ada menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Dana Bos Afirmasi TA 2019 senilai Rp6,078.000.000 di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Sebab,  penentuan 76 sekolah tingkat SD dan SMP penerima Dana Bos Afirmasi itu bermasalah,” kata Anri.

Karenanya, mereka meminta pihak Kejati Sumut dan Polda Sumut melakukan penelusuran atas dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran Dana Bos Afirmasi ke 76 sekolah tingkat SD dan SMP di Labuhanbatu.

Berdasarkan investigasi tim Kopra Sumut di lapangan, lanjut Anri, dalam perealisasian dana bos afirmasi, pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu melakukan penunjukan langsung sebuah perusahaan sebagai penyedia barang ke sekolah-sekolah. Sehingga sangat kuat dugaan Kadis Pendidikan Labuhanbatu telah menyalahgunakan kewenangannya. Dan sistem penunjukan langsung tanpa proses lelang kepada sebuah perusahaan juga diduga syarat kolusi dan korupsi.

“Karena itulah kita mendesak pihak Kejati Sumut maupun Polda Sumut segera memanggil Kadis Pendidikan Labuhanbatu, manajer dana Bos, serta para kepala sekolah penerima dana bos afirmasi untuk mengusut dugaan penyimpangan Dana Bos Afirmasi ini,” tegas Anri.

Setelah melakukan orasi dan membacakan pernyataan sikapnya, massa kemudian meninggalkan kantor Kejati Sumut setelah menyerahkan tuntutan dan pernyataan sikap mereka kepada pihak Kejati Sumut.

Atas pemberitaan itu, ternyata sejak tahun 2019 dan  2020, Dana Anggaran Bos Afirmasi telah dilaporkan ke Penegak hukum.

“Itu membuktikan, sejak 2 tahun terakhir Dinas Pendidikan Labuhanbatu ada masalah. Kalau gak bermasalah, gak mungkin di laporkan ke penegak hukum. Nah, atas dasar itu, kami berharap, agar Kejari Labuhanbatu serius menangani kasus yang telah ditangani itu. Agar, ada efek jera bagi para pelakunya. Dan saya dukung Kejari dalam memberantas kasus korupsi,”Pinta Ahmad Salah satu Jurnalis di Labuhanbatu saat menanggapi persoalan kasus korupsi.  (Red)

Komentar

Pos terkait