Beranda Peristiwa TOK!MK Perintahkan Pencoblosan Ulang di Pilgub Kalsel Hingga Pilbub Yalimo

TOK!MK Perintahkan Pencoblosan Ulang di Pilgub Kalsel Hingga Pilbub Yalimo

50
0
Gedung Mahkamah Konstitusi
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

LABUHANBATUSATU|Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh Denny Indrayana pada Jumat (19/3/2021).

Selain itu, majelis hakim konstitusi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

“Mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian dan memerintahkan KPU Kalsel untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan dan 24 TPS di Kecamatan Binuang,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, Jumat (19/3/2021).

PILKADA Morowali Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memerintahkan digelar pencoblosan ulang di Pilbup Morowali Utara khusus untuk karyawan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Sebab, perusahaan tidak memberikan kebebasan karyawan ANA untuk memilih pada 9 Desember 2020 lalu

“Memerintahkan kepada Termohon (KPU Morowali Utara-red) untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka yang disiarkan di Channel YouTube MK, Jumat (19/2/2021).

PILKADA Nabire

Selain Morowali Utara, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memerintahkan KPU Nabire menggelar ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Nabire, Papua. Alasannya, Pilbup Nabire digelar dengan sistem noken, bukan sistem coblos langsung.

“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka yang disiarkan di channel YouTube MK, Jumat (19/3/2021).

PILKADA Yalimo

Terakhir, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Yalimo, Papua. Pemungutan Suara Ulang diperintahkan dilakukan di semua TPS di Distrik Walarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili.

“Memerintahkan termohon (KPU Yalimo) melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka yang disiarkan di channel YouTube MK, Jumat (19/2/2021).

MK menyatakan pemungutan suara ulang harus dilakukan dengan supervisi KPU Papua dan KPU RI. Selain itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan pengawasan ketat Bawaslu Papua dan Bawaslu RI.

Komentar