IMB Diganti PBG, Ini Perbedaan Cara Mengurusnya

Foto: Ilustrasi

 

LABUHANBATUSATU|Jakarta – Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ada sejumlah perbedaan dalam skema tersebut.

Staf Khusus dan Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, PBG tidak lagi berbasis izin. Dia mengatakan, PBG berbasis pada tata ruang.

Jadi, pembangunan disesuaikan dengan tata ruang di wilayah tersebut.

“Jadi sekarang tidak lagi berbasis izin. Jadi kalau kita membangun berbasis kepada tata ruang, kebutuhan tata ruang. Tata ruang itu di situ boleh membangun apa namanya rumah kita harus bangun rumah. Maka tidak boleh membangun bengkel deket-deket rumah itu risiko tinggi. Untuk itu nanti harus paham tentang tata ruang tersebut,” paparnya kepada wartawan Senin (01/03/2021).

“Jadi kalau misalnya tata ruangnya mengatakan itu tidak boleh dibangun gedung bertingkat, kita bangun, maka nanti dibongkar itu. Jadi berbasis tata ruang,” tambahnya.

Berbeda dengan IMB. Dia bilang, untuk mendirikan bangunan harus datang ke berbagai instansi berikut sejumlah dokumen untuk mendapat izin.

“Kalau IMB izin membangun rumah, IMB harus datang kepada kantor kecematan, kita sertakan semuanya peta, sertifikat rumah tanah kita, dan sebagainya maka kita minta izin membangun, nanti boleh atau tidak dilihat,” ujarnya.

Di PBG, lanjutnya, tidak ada mekanisme tersebut. Pembangunan bisa dilakukan selama masuk dalam tata ruang.

“Kalau ini nggak usah datang juga sudah kita tahu boleh bangun ya bangun saja. Sekarang harus ada persetujuan bangun gedung, jadi bukan izin. Kalau dari frasa izin dengan persetujuan yang paling penting diketahui di situ peruntukannya bagaimana,” terangnya.

Ketentuan IMB diganti oleh PBG diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Aturan tersebut merupakan turun dari Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

 

Komentar

Pos terkait