2.776 Beasiswa Mahasiswa Tahun 2020 Belum Cair, Keluarga Penerima: Jangan Cuma Jadi Ajang Kampanye Saja!

Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga

 

LABUHANBATUSATU |Rantauprapat – Kasihan benar nasib 2.776 orang mahasiswa penerima Beasiswa tahun 2020. Pasalnya, hingga awal bulan Maret 2021, mereka belum menerima dana beasiswa Rp 1.000.000 (satu juta) per orang itu. Padahal, Mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, sering berkampanye saat proses Pilkada Tahun 2020 kemarin, Beasiswa akan direalisasikan.

“Sampai sekarang belum keluar beasiswa, sementara keponakan saya butuh dana itu untuk membayar uang kuliah,” keluh Syarifuddin Tanjung, Senin (1/3/2021).

Hal serupa juga dikatakan Saiful Bahri. Warga Kecamatan Rantau Utara ini meminta kepada Mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi agar tidak lagi kampanye tentang Beasiswa.

“Keluarga ku juga belum menerima beasiswa itu. Jangan jadi ajang kampanye beasiswa itu, kalau tidak mampu mencairkannya,” bilangnya.

Menanggapi hal Itu, Ketua Komisi 3 DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga mengaku, pihaknya telah berulang kali mengingatkan Pemkab Labuhanbatu agar membayarkan beasiswa tersebut.

“Kalaupun uang tidak ada, itu menjadi hutang Pemkab Labuhanbatu yang harus dibayarakan. Sebab, ada payung hukum mengatur tentang penerimaan dana hibah,” akunya.

Saat disinggung tentang kepemimpinan mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe dalam hal mengelola keuangan daerah, wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menjawab kurang maksimal.

“Menurut pandangan saya, kurang maksimal mantan bupati mengelola keuangan daerah. Beda dengan daerah lain,” jawabnya.

Anehnya, Kabag Kesra Pemkab Labuhanbatu Sampurna Rambe membantah jika dana beasiswa itu merupakan hutang, meski ada Perbup tahun 2013 mengatur hal itu.

“Itu bukan hutang, kalau keuanggan kita cukup, maka dibayarkan. Kalau gak cukup, dari mana membayarkannya. Sedangkan dana kesra ASN saja belum dibayarkan,”bantahnya.

Namun, Kata Sampurna, anggaran beasiswa tahun 2020 sudah ada dan akan segera direalisasikan , jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperbolehkannya untuk dibayar.

“Tanggal 10 Maret 2021 BPK akan turun. Kalau kata BPK dibayar, akan langsung dibayarkan. Tetapi, jika tidak, maka akan kita siasati, dengan cara membuat lembaga atau melalui Kampus pemberian dana beasiswa itu. Agar lebih mudah membuat SPJ nya,” tutupnya.

 

Komentar

Pos terkait