Beranda Peristiwa Aktivis Minta Polres dan Kejari Tangani Kasus di BPBD Labuhanbatu

Aktivis Minta Polres dan Kejari Tangani Kasus di BPBD Labuhanbatu

90
0

 

LABUHANBATUSATU | Rantauprapat-  Kalangan Aktivis dari Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada pihak Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu melakukan penyelidikan atas kasus tidak dibayarkannya 2 bulan gaji tenaga kontrak di Kantor BPBD.

“Ya, kita minta polisi dalam hal ini Unit Tipikor Polres Labuhanbatu dan jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari segera melakukan penyelidikan. Sebab, Selama 2 bulan gaji tenaga kontrak belum dibayarkan tahun 2020″Pinta Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Labuhanbatu Paramadi Harahap, Minggu (31/1/2021).

Menurutnya, permintaan dilakukan penyelidikan tersebut sangat layak dilakukan. Pasalnya, anggaran untuk menggaji tenaga kontrak sudah dianggarkan pada tahun 2020.

“Anggarannya sudah ada tahun 2020, kenapa tidak dibayarkan. Kalau alasannya karena covid, sudah adanya dana khusus untuk covid” ujar pria yang sering disapa Bung Fara ini.

Tidak dibayarkan gaji tersebut, Sambung Fara , menjadi jalan untuk penegak hukum masuk melakukan proses penyelidikan.

“Sekalian juga, selidiki dana covid itu. Kemana saja di alokasikan. Soalnya, tahun 2020 banyak perusahan perkebunan kelapa sawit memberikan bantuan untuk covid. Jangan sampai, bantuan dari dana covid dari perusahaan dibuat pertanggung jawabannya untuk mengambil dana pemerintah,” Ucap Fara menyarankan.

Diberitakan sebelumnya, pada awal januari 2021 pihak BPBD Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan 70 Tenaga Kontrak dirumahkan (dipecat) dengan alasan minim anggaran. Namun, pada tanggal 13 Januari sebanyak 112 orang mengikuti ujian interview penerimaan tenaga kontrak.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian media sosial dihebohkan dengan postingan Akun Andi Damanik. Dimana, dirinya dinyatakan tidak lulus walau sudah pernah bekerja selama 4 tahun. Dalam postingannya, ia menuliskan ada peserta yang tidak ikut ujian interview tapi dinyatakan lulus. Dirinya protes sehingga membuat postingan di akun facebooknya.

Atas kondisi itu, kemudian Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Zuraidah Harahap menyampaikan tenaga kontrak yang dirumahkan tersebut belum menerima gaji selama dua bulan. Yakni, bulan November dan Desember 2020.  Ia juga meminta kepada tenaga kontrak yang dirumahkan tersebut, agar membuat surat pengaduan ke Kantor DPRD Labuhanbatu, agar dirinya dapat menanggapi persoalan tersebut secara kelembagaan.

 

Komentar