MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Gedung Mahkamah Konstitusi
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

 

LABUHANBATUSATU| Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Sidang tersebut rencananya digelar mulai Selasa (26/1/2021) atau besok hingga 24 Maret 2021.

Bacaan Lainnya

MK sudah meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020.

“Sidang pendahuluan dibagi ke dalam tiga panel sidang yaitu panel satu, panel dua dan panel tiga,” kata Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Hasyim mengatakan, sidang pendahuluan akan dilakukan secara luring atau kehadiran secara fisik.

Namun, pelaksanaan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi kehadiran kehadiran pemohon dan termohon.

“Pihak termohon dibatasi hanya dua orang satu anggota KPU dan satu kuasa hukum yang hadir sidang,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa MK memiliki waktu paling lama 45 hari dalam memutus perkara perselishan hasil Pilkada sejak diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Hal itu dikatakan Anwar dalam sidang pleno khusus laporan tahunan 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, yang disiarkan secara daring.

“Artinya paling lama pada 24 Maret 2021 seluruh perselisihan hasil pilkada sudah harus diputus,” ujar Anwar seperti ditulis Antara.

MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

 

Sumber: kompas.com

Komentar

Pos terkait