Aktivis Mahasiswa: Bupati Labuhanbatu Tidak Mencerminkan Pemimpin yang Taat Aturan

Foto: Aktivis mahasiswa Labuhanbatu TM Sipahutar

 

LABUHANBATUSATU| Rantauprapat – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara telah memberi teguran tertulis kepada Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah di saat masa pandemi Covid-19.

Adapun ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat. Dikutip dari laman media nasional detik.com

Hal ini menjadi pusat perhatian dan menuai kritikan keras khususnya bagi kalangan aktivis mahasiswa Labuhanbatu.

“Bahwa kita ketahui bersama Bupati Labuhanbatu telag mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Labuhanbatu No. 43 Tahun 2020 Tentang Sanksi terhadap Pelanggaran Protokol Covid-19, tetapi dia sendiri yang melanggarnya kan lucu,” ucap TM Sipahutar geram.

Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya terhadap Bupati Labuhanbatu. Sosok pemimpin harusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, khususnya generasi anak-anak bangsa.

“Dia buat aturan, tetapi dia juga yang melanggar, hal ini mencerminkan sosok pemimpin yang tidak taat aturan yang sudah dibuatnya,” tambah TM Sipahutar.

Aktivis GMNI Labuhanbatu ini menyesalkan perilaku yang tidak patut dilakukan seorang pemimpin. Masyarakat menjadikan pemimpin contoh bagi perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau pemimpinnya sendiri yang justru tidak memberikan contoh baik tentunya masyarakat cenderung tidak akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

“Bagaimana masyarakat mau meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan Protokol Kesehatan di masa pandemi ini, kepala daerah yang dianggap sebagai pemimpin saja tidak taat terhadap aturan yang dibuatnya sendiri. hemat saya masih banyak kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang membuat kerumunan massa,” ucap TM Sipahutar.

Selanjutnya, TM Sipahutar mengatakan mereka ingin melihat sudah sejauh mana efektivitas penegakkan hukum mengenai peraturan yang telah dikeluarkan negara dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. “Kami berharap pihak aparat penegakan hukum harus bertindak tegas bagi yang tidak taat aturan yang telah disepakati bersama jangan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya,” Tegasnya dalam keterangannya, Kamis (24/12/2020).

TM Sipahutar mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) terkhususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dalam perayaan Tahun Baru dan Hari Raya Natal 2020 untuk taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk mencegah dan menghindari kerumunan massa di masa pandemi Covid-19, walaupun orang nomor satu di Kabupaten ini sudah melanggarnya.

 

 

Komentar

Pos terkait