Mendagri: Anggaran PILKADA Harus Dicairkan Sebelum Tanggal 15 Juli 2020

 

MEDAN – Menko Polhukam RI Mahfud MD dan Mendagri RI Jendral Pol. (Purn) Tito Karnavian, P.hD menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Sumut.

Bacaan Lainnya

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (03/07/20) turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, Kasdam I/BB Brigjen TNI. Didied Pramudito, Ketua KPUD Sumut Herdensi, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahmawati Rasahan, unsur Forkopimda Sumut, Kapolres/tabes Jajaran Poldasu serta Walikota/Bupati Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tito mengatakan Pilkada tanggal 9 Desember 2020, masih banyak daerah merah yang Naskah Perjanjian Hibah Daerah nya baru menyentuh 10%. Kemudian 5 tahapan dari 10 tahapan pelaksanaan ditunda akibat Pandemi Covid-19.

Tahapan lanjutan pada tanggal 15 Juli yang merupakan hari dimulainya pemuktahiran data potensial pemilih dibagikan ke daerah secara door to door, maka faktor anggaran harus tuntas sebelum 15 juli. Oleh karena itu panitia harus lakukan rapat kerja pengawasan.

Anggaran pengawas dan pengamanan Pilkada sesuai dari APBD dapat dibantu oleh APBN. Tito menekankan untuk anggaran NPHD harus dicairkan sebelum tanggal 15 Juli sebelum pemuktahiran data dan door to door dimana pada tanggal 29 Juni, pencairan NPHD untuk KPU masih 46%, untuk Bawaslu 47% dan untuk pengamanan 50%.

“Upayakan kampanye virtual apabila kampanye tatap muka maksimal diikuti 50 orang agar tidak terjadi pengumpulan massa dikarenakan masih Pandemi Covid-19”, ujar Tito.

Sementara itu, Ketua KPUD Sumut Herdensi mengucapkan terima kasih atas atensi Mendagri dan Menkopolhukam yang berkenan menghadiri Rakor Pilkada serentak di wilayah Sumut. Teknis kesiapan telah dirancang oleh KPUD Sumut dalam Pelaksanan Pilkada ditengah pandemi Covid-19.

Ketua KPU Sumut berkomitmen akan melaksakan Pilkada serentak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang dapat dilaksanakan dengan demokratis.

Senada dengan Herdensi, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida menyampaikan bahwa dalam penyelenggaran pilkada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena ditengah pandemi Covid-19, oleh karena itu para panitia penyelenggara nantinya akan disediakan APD dan digunakan pada saat berlangsungnya kegiatan pemilihan.

 

 

Komentar

Pos terkait