Beranda Peristiwa Perkara Sekda Kandas di MA, Bupati Labuhanbatu Terancam Pidana

Perkara Sekda Kandas di MA, Bupati Labuhanbatu Terancam Pidana

139
0

 

Rantauprapat – Perkara pencopotan Sekdakab Labuhanbatu M Yusuf Siagian memasuki babak baru. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe ditolak Mahkamah Agung.

Lalu, bagaimana kelanjutan perkara yang telah mencoreng nama baik M Yusuf Siagian tersebut?

Informasi dihimpun hingga Minggu (21/6/2020), kasus ini berawal dari diberhentikannya M Yusuf Siagian sebagai Sekdakab Labuhanbatu di masa Bupati Pangonal Harahap.

Melalui Akhyar Idris Sagala SH selaku kuasa hukumnya, Yusuf Siagian menggugat perkara itu hingga menang di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN Medan).

Namun, Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe mengajukan PK ke MA. Namun pada 19 Juni 2020 permohonan itu ditolak.

“Putusan ini harus dipatuhi. Jika tidak maka kami sudah persiapkan dalil hukum yang bisa menjerat Bupati ke ranah pidana,” tegas Akhyar Idris Sagala.

Menurut Akhyar, Pasal 421 jo pasal 216 ayat (1) KUHPidana sudah cukup bisa menjerat Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe.

Pasal itu menyebutkan seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

“Kami siapkan pasal-pasal lain mengingat sampai saat ini belum ada itikad baik Bupati Labuhanbatu mematuhi putusan pengadilan,” tegas Akhyar.

Padahal, sambung Akhyar, perkara itu sudah berlangsung cukup lama di masa Bupati Pangonal Harahap yang saat ini sudah menjadi terpidana korupsi.

Kala itu, Bupati Pangonal mencopot Muhammad Yusuf Siagian dari jabatan Sekda Kabupaten Labuhanbatu. Pencopotan itu pun berujung gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Di peradilan tingkat pertama Muhammad Yusuf Siagian harus menerima kekalahan karena hakim PTUN Medan menolak gugatan Yusuf Siagian dengan alasan bahwa pencopotan merupakan wewenang dari Bupati.

Kemudian, M Yusuf Siagian mengajukan banding ke PT TUN. Akhyar mengungkapkan bahwa dalih gugatan mereka adalah bukan mengenai kewenangan Bupati saat mencopot pejabatnya, melainkan ada unsur kesalahan aturan dalam pencopotan tersebut.

Yakni dimana alasan pencopotan Muhammad Yusuf Siagian karena dituduh menerima suap dari Kepala SKPD sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Padahal, tuduhan tersebut tidak terbukti dan sesuai pengakuan salah satu Kepala SKPD yakni PSD yang memberikan kesaksian di PTUN Medan kala itu, mengaku, bahwa dia saat diperiksa oleh pihak Inspektorat Provinsi, mendapat perintah dari Bupati Pangonal melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu AHM untuk membuat laporan palsu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Provinsi.

Yang mana isinya telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemeriksa dan PSD hanya menandatangani BAP tersebut.

Anehnya, hasil akhir pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumut tidak pernah diterbitkan untuk dijadikan dasar hukum pencopotan tersebut. Belakangan diketahui ternyata AHM yang mengincar kursi Sekdakab Labuhanbatu.

Di tingkat banding PT TUN, pengadilan memerintahkan Bupati Labuhanbatu saat itu telah beralih kepada Andi Suhaimi Dalimunthe sebagai Plt, untuk mengembalikan jabatan Muhammad Yusuf Siagian kembali menjadi Sekda Labuhanbatu.

Namun, Andi Suhaimi memilih jalan lain. Dia ternyata mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, alhasil Kasasinya ditolak.

Kandas di PK

Pasca ditolaknya Kasasi Bupati Labuhanbatu, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah telah melayangkan surat bernomor : 850/175/OTDA, tanggal 9 Januari 2020 yang isinya memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai perwakilan pemerintah pusat agar dapat memerintahkan Bupati Labuhanbatu melaksanakan putusan PTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni mengembalikan jabatan Muhammad Yusuf Siagian menjadi Sekda Labuhanbatu.

Kemudian Gubernur Sumatera Utara melalui surat nomor: 800/1334/BKD/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut Hj. Sabrina telah memerintahkan Bupati Labuhanbatu untuk melaksanakan isi keputusan PTUN sesuai perintah Menteri Dalam Negeri.

Kabar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tersiar, belum dilaksanakanya isi keputusan TUN tersebut disebabkan oleh belum adanya hasil putusan peninjauan kembali persoalan itu dari Mahkamah Agung.

Namun, pada 19 Juni 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Medan mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, bahwa sesuai hasil keputusan permohonan peninjauan kembali nomor: 30PK/TUN/2020 yang dimohonkan Bupati Labuhanbatu atas perkara TUN nomor: 117/G/2017/PTUN-MDN telah ditolak.

Komentar