Ini Manifesto KNPI Sumut Terkait Penanganan Covid-19

Ketua DPD KNPI Sumatera Utara Samsir Pohan

MEDAN – Mengamati perkembangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara (Sumut), KNPI Sumut merasa perlu mengingatkan para pengambil kebijakan untuk mengambil langkah afirmasi yang menimbulkan rasa tenang dan nyaman di tengah masyarakat.

 

Bacaan Lainnya

Ketua KNPI Sumatera Utara, Samsir Pohan menjelaskan melalui manifesto ini KNPI sampaikan agar pemerintah berani dan mau mengambil langkah sesuai instruksi presiden yang tertuang dalam Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

“Yang pertama agar Gubernur, para Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keperluan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara,” terang dia, Jumat (27/3/2020).

Kedua, dalam menentukan realokasi anggaran untuk percepatan penanangan COVID-19, pemerintah daerah melibatkan Forkopimda dan menyampaikan besaran anggaran kepada DPRD secara terbuka.

Yang ketiga, lanjutnya, diharapkan kepolisian dan kejaksaan serta elemen masyarakat agar mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tidak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Keempat, agar kepala daerah mengaktifasi seluruh jajaran sampai tingkat desa/kelurahan dan lingkungan agar dapat menjadi ujung tombak penanganan Covid-19,” jelas Samsir.

Kelima, karena wabah Covid-19 bukan hanya masalah medis, tapi implikasinya berdampak kepada sosial, ekonomi dan politik, maka seluruh elemen penting harus dimaksimalkan fungsinya. TNI, POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan stake holder yang berkaitan langsung dengan masyarakat bawah.

Kemudian keenam, dalam mengambil kebijakan karantina wilayah (lock down) atau lock down sebagian wilayah, pemerintah harus menyampaikan informasinya secara konprehensif dan massif agar tidak menimbulkan ketakutan dan kekacauan di tengah masyarakat.

Ketujuh, kegiatan ekonomi dan dagang khususnya barang dan jasa yang berkaitan dengan basic human services dan hajat hidup orang banyak harus diawasi ketat, melibatkan TNI, Polri dan elemen masyarakat. Jangan sampai terjadi monopoli atau tindakan penumpukan sembako tindakan merugikan lainnya.

“Dan ke delapan, untuk menghindari kemungkinan ketidaknyamanan bahkan kekacauan, harus diambil langkah-langkah yang dapat meredam kepanikan di tengah masyarakat. Utamakan keterbukaan dan posisikan masyarakat sebagai mitra utama agar wabah ini menjadi lawan bersama, bukan beban pemerintah sepihak,” jelasnya.

Kata Samsir, manifesto KNPI Sumut ini, dibuat semata sebagai wujud kepedulian kelompok anak bangsa yang merasa turut bertanggung jawab untuk menghadapi persoalan yang ada.

 

 

 

Komentar

Pos terkait